Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024

By: JusriantyContributor(s): Prof.Dr.Hj. Aji Ratna Kusuma,M.Si & Daryono,M.Si,.Ph.DMaterial type: TextTextPublication details: Samarinda Fisip Unmul 2023Description: i-xiii-152Subject(s): Thesis -- Tesis-MAP-Digital -- MAP-2023-DigitalOther classification: 2233-0855 HAS KP. 2023 Summary: Jusrianty, Program Pascasarjana, Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan Publik. Judul Penelitian: Analisis Keterwakila n Perempuan di DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024. Penyusunan tesis ini dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M. Si sebagai Pembimbing I da n Daryono, S.Sos, M.Si., Ph.D sebagai Pembimbing II. Kebijakan affirmative action menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang politik di lembaga legislaif. Harapannya, perempuan dapat memahami dan menyuarakan isu perempuan dalam kebijakan. Advokasi dan artikulasi isu perempuan menjadi bagian dari langkah mainstreaming gender di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang periode jabatan 2019-2024. Sumber data penelitian ini diambil dari informan dan key informan sebagai data primer, serta didukung dengan data sekunder. Sebagai informan adalah pengurus partai politik, tokoh perempuan dan masyarakat pemilih. Sedangkan sebagai key informan adalah anggota DPRD yang telah terpilih, serta calon anggota DPRD yang tidak terpilih. Peneliti selanjutnya mengacu pada tahapan model anali sis interaktif Miles & Huberman, yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan penelitian. Hasil pe nelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang masih belum optimal baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi substansi. B elum optimalnya keterwakilan perempuan disebabkan adanya faktor penghambat yang digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, faktor sosial ekonomi, faktor modal sosial dan faktor pengalaman yang minim. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan sistem pemilu, budaya dan kepercayaan masyarakat, biaya politik, dan faktor rekrutmen serta kaderisasi partai politik. Hasil penelitian ini spesifik menggambarkan kondisi kete rwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang, dan tidak dapat untuk menggeneralisasi keterwakilan perempuan secara umum di Indonesia.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)

Jusrianty, Program Pascasarjana, Magister Administrasi Publik,
Konsentrasi Kebijakan Publik. Judul Penelitian: Analisis Keterwakila
n
Perempuan di DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024. Penyusunan tesis ini
dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M. Si sebagai Pembimbing I da
n
Daryono, S.Sos, M.Si., Ph.D sebagai Pembimbing II. Kebijakan
affirmative action
menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang
politik di lembaga legislaif. Harapannya, perempuan dapat memahami dan
menyuarakan isu perempuan dalam kebijakan. Advokasi dan artikulasi isu
perempuan menjadi bagian dari langkah
mainstreaming gender
di Indonesia.
Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang periode jabatan 2019-2024.
Sumber data penelitian ini diambil dari informan dan
key informan
sebagai data
primer, serta didukung dengan data sekunder. Sebagai informan adalah pengurus
partai politik, tokoh perempuan dan masyarakat pemilih. Sedangkan sebagai
key
informan
adalah anggota DPRD yang telah terpilih, serta calon anggota DPRD
yang tidak terpilih. Peneliti selanjutnya mengacu pada tahapan model anali
sis
interaktif Miles & Huberman, yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan penelitian. Hasil pe
nelitian
menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang masih
belum optimal baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi substansi. B
elum
optimalnya keterwakilan perempuan disebabkan adanya faktor penghambat yang
digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi
motivasi, faktor sosial ekonomi, faktor modal sosial dan faktor pengalaman yang
minim. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan sistem pemilu, budaya dan
kepercayaan masyarakat, biaya politik, dan faktor rekrutmen serta kaderisasi
partai politik. Hasil penelitian ini spesifik menggambarkan kondisi kete
rwakilan
perempuan di DPRD Kota Bontang, dan tidak dapat untuk menggeneralisasi
keterwakilan perempuan secara umum di Indonesia.

There are no comments on this title.

to post a comment.