Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) Di Kota Samarinda

mplementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
(PROBEBAYA) di Kota Samarinda. Penelitian ini memfokuskan implementasi
kebijakan melalui pendekatan komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta strukt
ur
birokrasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ut
ara,
Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Sungai Kunjang.
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan
melakukan pengumpulan data melalui observasi penelitian lapangan, wawanca
ra,
dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber meliputi Camat Samarinda
Utara, Camat Sungai Pinang, Camat Sungai Kunjang, Kasi Kesejahteraan
dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sungai Pinang
Dalam dan Kelurahan Loa Bakung, Pokmas di 3 Kelurahan serta Ketua RT di
wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Ketua RT di wilayah Kecama
tan Sungai
Pinang, dan Ketua RT di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Data dianalisi
s
dengan teknik analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya) di Kota Samarinda telah terlaks
ana
cukup optimal, komunikasi antar instansi dan komunikasi ke masyarakat tela
h
terlaksana melalui sosialisasi serta penggunaan website untuk me
ngenalkan
PROBEBAYA ke masyarakat, implementasi kebijakan juga didukung dengan
sumber daya keuangan yang cukup tetapi pendistribusian dana masih sering
terlambat sehingga mengganggu penerapan Pro Bebaya serta masih terdapat
kendala di sumber daya manusia yang belum paham dalam membuat Rencana
Anggaran Biaya di tingkat RT. Terkait disposisi telah berjalan dengan baik
dikarenakan mendapat dukungan dalam penerapan mulai dari Pemerintah hingga
kalangan masyarakat serta struktur birokrasi yang menjalankan perannya sesua
i
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat di Buku Pintar P
ro
Bebaya. Selain itu terdapat hambatan dalan pelaksanaan kebijakan ini me
liputi
terlambatnya pendistribusian dana Pro Bebaya dan tingkat perekonomian warga
yang menengah ke atas di beberapa wilayah menyebabkan proses pemberdayaan
tidak dapat berjalan serta rendahnya pengetahuan dari SDM di wilayah RT
yang
tidak dapat membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) menyebabkan pelaksanaan
kebijakan ini tidak berjalan efektif.