Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan dan menganalisis
implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam
perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota
Bontang serta mengidentifikasi faktor yang menghambat. Metode penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan
data primer serta data skunder melalui analisis model interaktif.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh
BPKAD Pemerintah Kota Bontang telah berjalan dengan baik, namun belum
sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian
dengan menggunakan teori Edward III, menyimpulkan bahwa pada fokus
komunikasi dalam dimensi transmisi/penyampaian sosialisasi secara umum sudah
efektif yang terkait dengan informasi umum tentang Penerapan SIPD saja, namun
tidak efektif dalam kontek teknis aplikasinya. Pada dimensi kejelasan (clarity)
tahapan sosialisasi terkait dengan isi pesan dari kebijakan tersebut belum
sepenuhnya dipahami dengan baik dan masih membutuhkan pendalaman materi
terutama pada fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada
dimensi konsistensi (consistency) menunjukkan bahwa terus menyebarkan
informasi kepada semua unsur sampai kepada tingkatan pelaksana, begitu juga
untuk selalu mengadakan sosialisasi kepada semua OPD. Pada fokus Sumberdaya
khususnya kuantitas sumber daya manusia sudah memadai, namun dari sisi
kualitas/kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi SIPD belum memadai.
Kemudian keberadaan sumber daya peralatan khususnya perangkat lunak belum
memenuhi fitur-fitur yang diperlukan oleh daerah. Namun untuk perangkat keras
sudah dapat terpenuhi dengan baik. Pada fokus disposisi terdapat dukungan dari
semua unsur yang ada di daerah baik dari implementor sampai dengan kelompok
sasaran. Kemudian pada fokus stuktur organisasi yang sesuai dengan tupoksi serta
tidak terjadi frangmentasi dalam struktur organisasi untuk menerapkan atau
menjalankan aplikasi SIPD. BPKAD sebagai leading yang menjadi pusat informasi
bagi semua pelaksana yang ada di setiap perangkat daerah. Begitu juga SOP yang
telah ada memudahkan semua pelaksana di lapangan baik teknis maupun
administratif. Kemudian faktor penghambat implementasi kebijakan SIPD yaitu
jaringan internet dan (WiFi) yang kurang stabil, kualitas SDM yang belum merata,
Server dari aplikasi sering mengakami gangguan, fitur-fitur perangkat lunak yang
belum sepenuhnya belum mengakomodir kepentingan daerah