Implementasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Implementasi Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini
berfokus pada implementasi kebijakan melalui pendekatan komunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan
pada Dinas Tranmisgrasi dan Tenagakerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan
melakukan pengumpulan data melalui observasi penelitian lapangan, wawancara,
dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Narasumber meliputi Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Pengawas Utama
Ketenagakerjaan Korwil Kutai Kartanegara, Pengelola Data Kasus
Ketenagakerjaan dan Nota Pemeriksaan Korwil Kalimantan Timur, dan Pelaksana
Seksi Pengawasan K3. Data dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif
berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kesehatan
dan Keselamatan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten
Kutai Kartanegara masih belum optimal dan terdapat beberapa kekurangan. Pada
komunikasi Secara umum pelaksanaan komunikasi di Kabupaten Kutai
Kartanegara sudah melakukan fungsinya sebagai mana mestinya tetapi tidak jarang
juga di Kabupaten Kutai Kartanegara masih banyak di temukan perusahaan yang
dinilai kurang dalam melakukan sosialisasi. Untuk Sumberdaya, Pengawas yang
bertugas telah memenuhi standar dan keilmuan yang memadai sesuai bidangnya,
hanya saja pada sumberdaya anggaran terdapat hambatan di biaya operasional saat
melakukan pengawasan dan pengujian K3 karena jarak tembuh yang jauh. Terkait
disposisi, pengawas sudah menjalan tugas dengan maksimal tetapi terdapat
kekurangan berupa tidak tersedianya insentif untuk pengawas. Pada struktur
birokrasi telah terdapat pembagian kewenangan serta hubungan antar unit yang
terlibat. Tetapi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai
Kartanegara hanya berwenang di bidang pembinaan saja dan tidak di berwenang
untuk penindakan. Hambatan lain dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi tidak
adanya regulasi yang mengatur secara khusus Petunjuk Teknis K3, jumlah SDM
pengawas yang sangat minim dibandingkan dengan luas wilayah, keterbatasan
wewenang yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kutai Kartanegara, dan tidak adanya insentif untuk pengawas.