Reformasi Administrasi Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Kutai Kartanegara

Tommy Prabowo, Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman,
November 2023, Reformasi Administrasi Pelayanan Kependudukan Dan
Catatan Sipil Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Ketua Komisi Pembimbing:
Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Anggota Komisi Pembimbing: Dr.
Enos Paselle, M.AP.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan
menginterpretasikan Reformasi Administrasi Pelayanan Kependudukan
Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Kutai Kartanegara serta faktor pendukung
dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang
Reformasi Administrasi Pelayanan Kependudukan Dan Catatan Sipil Di
Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang didapatkan dilakukan dengan
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis
dengan menggunakan model analisis Model analisis data kualitatif.
Selanjutnya diadakan pengujian terhadap keabsahan data dengan
menggunakan derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan
kepastian.

Reformasi administrasi pelayanan publik di Disdukcapil Kabupaten Kutai
Kartanegara dilakukan melalui tiga bentuk pembaharuan utama: teknis
dan manajemen pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, fungsi
pendukung, serta akuntabilitas, terwujud dalam 11 Dimensi Reformasi
Administrasi. Dalam dimensi tujuan keseluruhan, Disdukcapil telah
menetapkan tujuan jelas untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan
akuntabilitas pelayanan. Mereka fokus pada modernisasi sistem
pencatatan sipil tanpa mengubah hukum dasar, memprioritaskan efisiensi
dan keakuratan layanan. Perencanaan reformasi dilakukan secara
bertahap untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses, dengan
kesiapan menghadapi tantangan yang muncul. Pendekatan inkremental
dipilih untuk perubahan yang perlahan namun mudah diimplementasikan,
sementara reformasi tersebut termasuk dalam kategori komprehensif.
Disdukcapil mengadopsi orientasi seimbang antara inovasi dan stabilitas
serta telah mempertimbangkan asumsi relevan tentang masa depan.
Mereka mengutamakan dasar teoritis yang berfokus pada pengguna dan
memiliki instrumen reformasi yang dibutuhkan, meski masih kekurangan
sumber daya manusia. Kurangnya SDM baik dari segi kualitas maupun
kuantitas dan sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor
penghambat, namun kebijakan, regulasi yang mendukung, dan komitmen
pemerintah menjadi faktor pendukung yang kuat.