Peran Inspektorat Dalam Pengawasan Fraud Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan

ujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Inspektorat Kota Balikpapan
dalam pengawasan biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota
Balikpapan. Penelitian ini juga bertujuan mengindentifikasi faktor kendala
penyebab belum optimalnya pengawasan Inspektorat Kota Balikpapan dalam
mengawasi penyimpangan/Fraud biaya belanja perjalanan dinas di lingkungan
Inspektorat Kota Balikpapan.
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan analisis yang digunakan
adalah analisis model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan Peran Inspektorat Kota Balikpapan dalam
pengawasan fraud biaya perjalanan dinas melalui jenis pengawasan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan sebagai penjaminan kualitas (quality assurance) dan
pengawasan preventif (consultansi) pada perangkat daerah sangat dibutuhkan
dalam fungsi pencegahan fraud. Jenis pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota
Balikpapan yaitu audit dan pemantauan/monitoring dapat mendeteksi adanya fraud
pada biaya belanja perjalanan dinas sedangkan reviu dan evaluasi tidak dapat
mendeteksi fraud perjalanan dinas karena pada prinsipnya reviu dan evaluasi yang
dilakukan tidak langsung pada pertanggungjawaban perjalanan dinas. Namun reviu
RKA dan Evaluasi SAKIP yang dilakukan dapat memberikan gambaran terhadap
perencanaan belanja perjalanan dinas dan capaian dari suatu kegiatan yang
didukung oleh biaya belanja perjalanan dinas. Sedangkan pengawasan preventif
yang dilakukan Inspektorat Kota Balikpapan mampu memberikan peringatan dini
terhadap terjadinya fraud pada biaya belanja perjalanan dinas. Peran Inspektorat
Kota Balikpapan dalam pengawasan fraud biaya perjalanan dinas di lingkungan
pemerintah Kota Balikpapan belum berjalan optimal, terdapat faktor kendala
internal dan ekternal belum optimalnya fungsi pengawasan ini. Faktor internal
dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia pada jabatan pemeriksa serta
kendala waktu pemeriksaan yang terbatas, tidak berbanding lurus dengan jumlah
obyek pemeriksaan berserta mandat-mandat yang wajib dilakukan pengawasan.
Faktor ekternal adalah kurangnya partisipasi auditee saat diperiksa dalam
melengkapi data dan dokumen pemeriksaan, kurangnya pemahaman dan ketelitian
dari sumber daya manusia pada obyek pemeriksaan dan belum adanya kerjasama
antara maskapai dan Inspektorat dalam hal pengecekan keaslian boarding pass.