Implementasi Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Sistem Penangan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Di Kota Balikpapan (Studi Kasus Penanganan Anak Jalanan,Gelandangan Dan Pengemis)

By: Dwinda Petranata EridaContributor(s): Dr.H.M. Jamal Amin,M.Si & Daryono,M.Si.,Ph.DMaterial type: TextTextPublication details: Samarinda Fisip Unmul 2024Description: i-xv-123 halSubject(s): Theses -- Tesis-MAP-Digital -- MAP-2024-MAPOther classification: 2233-0939 ERI KP.2024 Online resources: Click here to access online Summary: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis implemantasi kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Balikpapan (Studi Kasus Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis) serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor implementasi kebijakan tersebut.. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan teori George Edward III. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem penanganan terpadu penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Kota Balikpapan secara umum telah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dapat diketahui berdasarkan analisis dari empat aspek terhadap Penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Keempat aspek tersebut adalah aspek komunikasi dimana proses sosialisasi penanganan anak jalanan ,gelandangan dan pengemis telah dilaksanakan kepada pegawai yang kompeten di bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial namun belum ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada seluruh pelaksana kebijakan tersebut di lapangan. Dari aspek Sumber Daya, di Dinas Sosial Kota Balikpapan masih ditemukan kekurangan sumber daya berupa tenaga profesional pekerja sosial dan sarana prasarana yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas penanganan anak jalanan ,gelandangan dan pengemis. Pada aspek Disposisi, faktor yang paling berpengaruh adalah masih kecilnya insentif yang diberikan kepada para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dapat berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam memberikan pelayanan. Pada Aspek Struktur Birokrasi, Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menyusun dengan baik Standar Operasional Prosedur untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan sehingga masing – masing pihak telah mengetahui langkah – langakah yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current library Call number Status Date due Barcode
Theses (Skripsi, Tesis, Disertasi) Theses (Skripsi, Tesis, Disertasi) MAP Library
Bookshelf 		2233-0939 ERI KP.2024 (Browse shelf (Opens below)) Not for loan 2233093901

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui dan menganalisis implemantasi
kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan
Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Balikpapan
(Studi Kasus Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis) serta
mengidentifikasi dan menganalisis faktor – faktor implementasi kebijakan
tersebut.. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan
analisis yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan teori George
Edward III. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem penanganan terpadu
penyandang masalah kesejahteraan sosial anak di Kota Balikpapan secara umum
telah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dapat diketahui
berdasarkan analisis dari empat aspek terhadap Penanganan anak jalanan,
gelandangan dan pengemis. Keempat aspek tersebut adalah aspek komunikasi
dimana proses sosialisasi penanganan anak jalanan ,gelandangan dan pengemis
telah dilaksanakan kepada pegawai yang kompeten di bidang Pelayanan
Rehabilitasi Sosial namun belum ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada seluruh
pelaksana kebijakan tersebut di lapangan. Dari aspek Sumber Daya, di Dinas
Sosial Kota Balikpapan masih ditemukan kekurangan sumber daya berupa tenaga
profesional pekerja sosial dan sarana prasarana yang sangat berpengaruh terhadap
efektifitas penanganan anak jalanan ,gelandangan dan pengemis. Pada aspek
Disposisi, faktor yang paling berpengaruh adalah masih kecilnya insentif yang
diberikan kepada para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dapat berpengaruh
terhadap kinerja mereka dalam memberikan pelayanan. Pada Aspek Struktur
Birokrasi, Dinas Sosial Kota Balikpapan telah menyusun dengan baik Standar
Operasional Prosedur untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan sehingga
masing – masing pihak telah mengetahui langkah – langakah yang harus
dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

There are no comments on this title.

to post a comment.