Implementasi Kebijakan Pengembangan Sentra Industri Kecil Teritip di Kota Balikpapan

By: Tonny HartonoContributor(s): Dr. Enos Paselle,M.Si & Dr. Iman Surya,M.SiMaterial type: TextTextPublication details: Samarinda Fisip Unmul 2024Description: i-xvi-156 halSubject(s): Theses -- Tesis-MAP-Digital -- MAP-2024-DigitalOther classification: 2233-0954 HAR KP.2024 Online resources: Click here to access online Summary: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta mengidentifikasi implementasi kebijakan pengembangan industri kecil Teritip di Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip. Jenis penelitian ini jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil Teritip, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pada aspek komunikasi: Transmisi dilakukan melalui situs web resmi, media online, media sosial dan rapat internal. Kejelasan diperkuat dengan penekanan pada bahasa yang mudah dipahami, dan partisipasi pelaku usaha di SIKT. Konsistensi tercermin dalam kegiatan pertemuan rapat persemester. Pada aspek sumberdaya : Meskipun realisasi capaian infrastruktur di SIKT masih kurang, namun persepsi pelaku usaha terhadap fasilitas dasar mendukung pelaku usaha berproduksi di SIKT. Kurang sumber daya manusia dan tidak ada staf yang terlatih dalam pengelolaan di SIKT. Pada aspek disposisi UPTD SIK dalam mengembangan SIKT memiliki disposisi yang baik, tetapi pendekatan kebijakan ini cenderung mengandalkan sanksi daripada insentif positif. Pada aspek Struktur birokrasi: belum ada kejelasan dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan SOP terhadap pegawai, sehingga struktur birokrasi dalam hal pengawasaan kerja yang ada di SIKT kurang terkoordinir dengan baik. Diperlukan peningkatan struktur birokrasi dengan klarifikasi peran antarposisi, dan penambahan sumber daya manusia.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)

Tujuan
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta mengidentifikasi implementasi
kebijakan pengembangan industri kecil Teritip di Kota Balikpapan, berdasarkan Peraturan
Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil
Teritip. Jenis penelitian ini jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif Jenis data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, analisis yang digunakan adalah
analisis model interaktif dengan pendekatan teori yang dikemukakan oleh George C.
Edwards III. Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan Peraturan
Walikota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sentra Industri Kecil
Teritip, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah
tantangan yang perlu diatasi. Pada aspek komunikasi: Transmisi dilakukan melalui situs
web resmi, media online, media sosial dan rapat internal. Kejelasan diperkuat dengan
penekanan pada bahasa yang mudah dipahami, dan partisipasi pelaku usaha di SIKT.
Konsistensi tercermin dalam kegiatan pertemuan rapat persemester. Pada aspek
sumberdaya : Meskipun realisasi capaian infrastruktur di SIKT masih kurang, namun
persepsi pelaku usaha terhadap fasilitas dasar mendukung pelaku usaha berproduksi di
SIKT. Kurang sumber daya manusia dan tidak ada staf yang terlatih dalam pengelolaan di
SIKT. Pada aspek disposisi UPTD SIK dalam mengembangan SIKT memiliki disposisi
yang baik, tetapi pendekatan kebijakan ini cenderung mengandalkan sanksi daripada
insentif positif. Pada aspek Struktur birokrasi: belum ada kejelasan dalam menerapkan
pelaksanaan pengelolaan SOP terhadap pegawai, sehingga struktur birokrasi dalam hal
pengawasaan kerja yang ada di SIKT kurang terkoordinir dengan baik. Diperlukan
peningkatan struktur birokrasi dengan klarifikasi peran antarposisi, dan penambahan
sumber daya manusia.

There are no comments on this title.

to post a comment.