Normal view MARC view ISBD view

PBB, BPHTB dan Bea Meterai: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bea Meterai

By: Muhammad RusjdiMaterial type: Text

TextPublication details: Jakarta Indeks 2005Description: i-xiv + 298 hlmISBN: 979-683-704-8Subject(s): Law (Hukum) -- Ketentuan PerpajakanOther classification: 169-0192 RUS Law Bo.

Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.

Average rating: 0.0 (0 votes)

Holdings ( 1 )
Comments ( 0 )

Item type	Current library	Call number	Status	Date due	Barcode
Books (Buku)	Fisip Unmul Main Library Bookshelf	169-0192 RUS Law Bo. (Browse shelf (Opens below))	Available		169019201

Browsing Fisip Unmul Main Library shelves, Shelving location: Bookshelf Close shelf browser (Hides shelf browser)

Previous								Next
Previous	169-0189 ANO Law Bo. Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Beserta Penjelas	169-0190 ANO Law Bo. Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah	169-0191 ANO Law Bo. Undang-Undang Otonomi Daerah 2004: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Beserta Penjelas	169-0192 RUS Law Bo. PBB, BPHTB dan Bea Meterai: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bea Meterai	169-0193 ANO Law Bo. Propenas 2000-2004: UU No.25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004	169-0194 ANO Law Bo. UUD 45 dan Perubahannya: Susunan Kabinet RI Lengkap	169-0195 SOE Law Bo. Hukum Tata Negara: Proyek Percontohan Otonomi Daerah, Peletakan Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Rekomendasi Kebijakan Serta Pelaksanaan Otonomi Daerah	Next

There are no comments on this title.

to post a comment.