Analisis Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024
- Samarinda Fisip Unmul 2023
- i-xiii-152
Jusrianty, Program Pascasarjana, Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan Publik. Judul Penelitian: Analisis Keterwakila n Perempuan di DPRD Kota Bontang Periode 2019-2024. Penyusunan tesis ini dibimbing oleh Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M. Si sebagai Pembimbing I da n Daryono, S.Sos, M.Si., Ph.D sebagai Pembimbing II. Kebijakan affirmative action menjadi bagian dari upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam ruang politik di lembaga legislaif. Harapannya, perempuan dapat memahami dan menyuarakan isu perempuan dalam kebijakan. Advokasi dan artikulasi isu perempuan menjadi bagian dari langkah mainstreaming gender di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang periode jabatan 2019-2024. Sumber data penelitian ini diambil dari informan dan key informan sebagai data primer, serta didukung dengan data sekunder. Sebagai informan adalah pengurus partai politik, tokoh perempuan dan masyarakat pemilih. Sedangkan sebagai key informan adalah anggota DPRD yang telah terpilih, serta calon anggota DPRD yang tidak terpilih. Peneliti selanjutnya mengacu pada tahapan model anali sis interaktif Miles & Huberman, yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan penelitian. Hasil pe nelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang masih belum optimal baik itu dari sisi jumlah maupun dari sisi substansi. B elum optimalnya keterwakilan perempuan disebabkan adanya faktor penghambat yang digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, faktor sosial ekonomi, faktor modal sosial dan faktor pengalaman yang minim. Sedangkan faktor eksternal terkait dengan sistem pemilu, budaya dan kepercayaan masyarakat, biaya politik, dan faktor rekrutmen serta kaderisasi partai politik. Hasil penelitian ini spesifik menggambarkan kondisi kete rwakilan perempuan di DPRD Kota Bontang, dan tidak dapat untuk menggeneralisasi keterwakilan perempuan secara umum di Indonesia.