TY  - BOOK
AU  - Ery Winarno
AU  - Prof.Dr.H. Adam Idris,M.Si & Dr. Enos Paselle,M.Si
TI  - Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara E-Procurment Di Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
PY  - 2023///
CY  - Samarinda
PB  - Fisip Unmul
KW  - Theses
KW  - THE
KW  - Tesis-MAP-Digital
KW  - MAP-2023-Digital
N2  - Penelitian ini diberi judul Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang
Dan Jasa
Secara E-Procurment Di Kantor Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartenagara. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis melalui pera
turan
LKPP No 12 Tahun 2021 yang terfokus pada Pertama, Non Tender yang terdiri
dari; Penyedia wajib memiliki akun SPSE, Pemasukan penawaran, evalua
si, dan
penetapan pemenang dilakukan melalui aplikasi SPSE, Pejabat pengadaan dapa
t
melakukan verifikasi data SIKaP penyedia. Kedua, Pencatatan Non Te
nder:
Penyedia memiliki akun di SPSE atau tidak, Dapat digunakan untuk pengadaa
n
langsung yang telah selesai, Pemasukan penawaran, evaluasi, penetapan pem
enang
dilakukan secara manual, Realisasi diinputkan ke aplikasi melalui akun PPK. Sert
a
terakhir menganilisi Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan
Barang dan Jasa Secara E-Procurment di Kantor Kecamatan Samboja, Kabup
aten
Kutai Kartanegara
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Implementasi Kebija
kan
Barang dan Jasa Secara E-Procurment di Kantor Kecamatan Samboja, Kabup
aten
Kutai Kartanegara yang tertuang dalam LKPP No 12 Tahun 2022 sudah
dilaksankan secara online dan terintegrasi didalam suatu system yang ada di LPSE
Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga ini menciptakan transparansi da
n
akuntabilitas dari proses pelaksaaan pengadaan barang dan jasa melalui penye
dia,
baik dalam proses paket Non Tender atau Pencatatan Non Tender. Pengadaan
barang dan jasa yang dilakukan melalui online ini yang berdasarkan paket t
ersebut
,
akan menciptakan sebuah proses pelaksanaan yang lebih efektif dan efis
ien.
Ke
dua
,
factor pendukungya adalah pertama, leadership atau yang disebut k
pe
emimpinan.
Kedua, Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas, Infrastruktur. Ketiga, Sumber Day
a
Manusia (SDM). Perlunya sosialisasi ulang agar peraturan yang baru ini ya
itu
LKPP No 12 Tahun 2021 bisa tersampaikan secara optimal kepada para penye
dia
ataupun masyarakat yang ingin terlibat. Selanjutnya yang menjadi factor
penghambat,
yaitu pertama, software dan hardware yang sering mengalami
ganguan atau masalah koneksi jaringan. Selanjutnya, Kedua k
endala terkait
kegiatan pengadaan Barang/Jasa (e-Procurment) yaitu Sulit mencari vendor
terbaik, dan seringkali Performa Vendor mengecewakan, serta data yang ti
dak
akurat, sehingga membutuhkan proses seleksi waktu Procurement yang lama.
UR  - https://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=51ee547af1ab8b0e3d3e42e94945efc7
ER  -