Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Bontang Utara Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif
- Samarinda Fisip Unmul 2023
- I-XIV-151 hal
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan dalam perspektif kebijakan deliberatif serta menganalisa faktor pendukung dan penghambat partisipasi tersebut pada proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontang Utara, dengan menggunakan teori Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti (2011). Fokus penelitian ini adalah (1) Partisipasi pada saat pengambilan keputusan, (2), partisipasi dalam pelaksanaan. (3), partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. (4), partisipasi dalam evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengeksplor fenomena partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontang Utara dalam perspektif kebijakan deliberative. Data yang didapatkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi dalam hal pengambilan keputusan dan partisipasi dalam hal pelaksanaan maupun partisipasi dalam hal pengambilan pemanfaatan cukup tinggi hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat secara aktif dalam memberikan ide-ide atau pemikiran dalam proses perencanaan pembangunan, menyampaikan aspirasi dalam Musrenbang, serta menetapkan skala prioritas atas rencana pembangunan, masyarakat juga diajak mengawal prosesnya dan implementasi keputusan yang telah disepakati, Masyarakat di Kecamatan Bontang Utara sebagai penerima dari manfaat program- program pembangunan memanfaatkan infrastuktur yang telah dibangun dari hasil usulan masyarakat itu sendiri. Namun Partisipasi Masyarakat dalam hal evaluasi masih minim. Keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi program pembangunan yang telah dilaksanakan masih kurang baik. Banyak masyarakat yang awam dengan model evaluasi yang diadakan pemerintah, baik kelurahan ataupun kecamatan. Tidak adanya informasi yang terbuka kepada masyarakat terkait keberhasilan program pembangunan. Ad apun faktor pendukung yang ada adalah Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, adanya kesadaran kolektif masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya kegiatan Musrenbang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalan pembangunan. Sedangkan, untuk faktor penghambat adalah minimnya SDM dalam penginputan usulan dalam aplikasi SIPD, lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data informasi dan penginputan data serta minimnya dukungan APBD karena keterbatasan anggran merealisasikan usulan Musrenbang.