Peran Posn Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Dalam Meningkatkan Jumlah Produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Bontang Barat
- Samarinda FisipUnmul 2023
- i-xii-100
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasidan Informatika Pemerintah Kota Bontang dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasidan Informatika Pemerintah Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan skunder, serta analisis yang dipergunakan adalah analisis model interaktif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bontang secara umum telah dilaksanakan namun belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang menemukan bahwa pada aspek komunikasi bahwa secara umum penyebaran informasi terhadap isi dari kebijakan tersebut telah dipahami oleh para pelaksana dengan baik. Pada aspek sumber daya belum optimal hal ini dapat diketahui pada penyediaan sumber daya manusia belum optimal baik secara kualitas maupun kuantitas, sementara penyediaan sumber daya peralatan dan keuangan sudah baik. Untuk aspek disposisi, menemukan bahwa para informan pelaksana (pembantu) pada tingkat OPD sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, hal yang dilakukan dengan cara melakukan peningkatakan kualitas sumber dayanya, selain itu juga ditemukan bahwa para implementor kebijakan mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut dengan menjalankan tugas pokok serta fungsi mereka dengan baik. Selian itu juga implementor utama melakukan pengawasan serta monitoring pada tingkat OPD pembantu melalui asistensi dari OPD Utama kepada OPD Pembantu, begitu juga dengan pengawasan pimpinan OPD Pembantu kepada admin secara langsung. Kemudian untuk aspek struktur organisasi telah dilaksanakan dengan baik, hal dapat diketahui bahwa struktur organisasi telah tersedia yang menjadikan alur kerja dan koordinasi antar koodinator PPID sampai dengan PPID pembantu pada tingkat di bawahnya telah dilakukan, sedangkan mekanisme kerjanya telah diatur oleh adanya SOP. Adapun faktor penghambat adalah pada semua aspek dalam implementasi kebijakan model Edward III yang dijadikan fokus dalam penelitian ini dapat terpenuhi, namun pada sisi pelaksanaannya lemah dalam koodinasi antar Diskominfo dengan OPD pembantu di bawahnya. Sementara temuan tentang kuantitas sumber daya manusia pengelola khususnya admin PPID yang kurang, dan kualitas sumber daya manusia admin pengelola PPID yang belum memadai.