Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang
- Samarinda FisipUnmul 2023
- i-xiv-113
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang serta mengidentifikasi faktor yang menghambat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer serta data skunder melalui analisis model interaktif.
Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan pendapatan dan belanja daerah oleh BPKAD Pemerintah Kota Bontang telah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teori Edward III, menyimpulkan bahwa pada fokus komunikasi dalam dimensi transmisi/penyampaian sosialisasi secara umum sudah efektif yang terkait dengan informasi umum tentang Penerapan SIPD saja, namun tidak efektif dalam kontek teknis aplikasinya. Pada dimensi kejelasan (clarity) tahapan sosialisasi terkait dengan isi pesan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami dengan baik dan masih membutuhkan pendalaman materi terutama pada fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi tersebut. Kemudian pada dimensi konsistensi (consistency) menunjukkan bahwa terus menyebarkan informasi kepada semua unsur sampai kepada tingkatan pelaksana, begitu juga untuk selalu mengadakan sosialisasi kepada semua OPD. Pada fokus Sumberdaya khususnya kuantitas sumber daya manusia sudah memadai, namun dari sisi kualitas/kemampuan SDM dalam menjalankan aplikasi SIPD belum memadai. Kemudian keberadaan sumber daya peralatan khususnya perangkat lunak belum memenuhi fitur-fitur yang diperlukan oleh daerah. Namun untuk perangkat keras sudah dapat terpenuhi dengan baik. Pada fokus disposisi terdapat dukungan dari semua unsur yang ada di daerah baik dari implementor sampai dengan kelompok sasaran. Kemudian pada fokus stuktur organisasi yang sesuai dengan tupoksi serta tidak terjadi frangmentasi dalam struktur organisasi untuk menerapkan atau menjalankan aplikasi SIPD. BPKAD sebagai leading yang menjadi pusat informasi bagi semua pelaksana yang ada di setiap perangkat daerah. Begitu juga SOP yang telah ada memudahkan semua pelaksana di lapangan baik teknis maupun administratif. Kemudian faktor penghambat implementasi kebijakan SIPD yaitu jaringan internet dan (WiFi) yang kurang stabil, kualitas SDM yang belum merata, Server dari aplikasi sering mengakami gangguan, fitur-fitur perangkat lunak yang belum sepenuhnya belum mengakomodir kepentingan daerah