Reformasi Birokrasi Pada Penataan Sumber Daya Manusia Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser
- Samarinda FisipUnmul 2023
- i-xvi-182
Najmawati, Reformasi Birokrasi pada Penataan Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Iman Surya, M.Si, Dosen Pembimbing II Bapak Daryono, M.Si.,Ph.D. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan di BKPSDM Kabupaten Paser dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, analisis dokumen, dan observasi lapangan, analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BKPSDM Kabupaten Paser telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Dalam perencanaan kebutuhan pegawai, BKPSDM melakukan analisis beban kerja dan penyesuaian formasi jabatan, tetapi terdapat kesulitan saat pengusulan kebutuhan pegawai dari pusat tidak sesuai dengan yang diusulkan. Proses penerimaan pegawai telah berlangsung transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi, ditandai dengan penggunaan sistem CAT (Computer Assisted Test). Namun, keterbatasan jaringan koneksi menghambat proses pelaksanaan seleksi CPNS. BKPSDM Kabupaten Paser juga telah berhasil menjalankan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan baik, tetapi kendala anggaran menjadi faktor pembatas. Proses promosi jabatan dilakukan secara terbuka melalui metode open bidding. Penetapan kinerja individu telah sesuai dengan regulasi, tetapi aturan yang sering berubah-ubah menyulitkan implementasinya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Paser telah melaksanakan reformasi birokrasi dalam penataan sumber daya manusia dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang perlu ditangani dengan cermat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam pelayanan publik. Kelemahan dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu menjadi kendala bagi peneliti untuk menggali lebih dalam lagi informasi dengan informan. Penelitian ini mengusulkan rekomendasi dan implikasi kebijakan yang relevan berdasarkan temuan penelitian, memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah yang diteliti.