Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Keprotokolan Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bontang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasidan
Informatika Pemerintah Kota Bontang dan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasidan Informatika Pemerintah
Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan
menggunakan data primer dan skunder, serta analisis yang dipergunakan adalah
analisis model interaktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bontang secara umum telah
dilaksanakan namun belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian
yang menemukan bahwa pada aspek komunikasi bahwa secara umum penyebaran
informasi terhadap isi dari kebijakan tersebut telah dipahami oleh para pelaksana
dengan baik. Pada aspek sumber daya belum optimal hal ini dapat diketahui pada
penyediaan sumber daya manusia belum optimal baik secara kualitas maupun
kuantitas, sementara penyediaan sumber daya peralatan dan keuangan sudah baik.
Untuk aspek disposisi, menemukan bahwa para informan pelaksana (pembantu)
pada tingkat OPD sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, hal yang dilakukan
dengan cara melakukan peningkatakan kualitas sumber dayanya, selain itu juga
ditemukan bahwa para implementor kebijakan mendukung sepenuhnya kegiatan
tersebut dengan menjalankan tugas pokok serta fungsi mereka dengan baik. Selian
itu juga implementor utama melakukan pengawasan serta monitoring pada tingkat
OPD pembantu melalui asistensi dari OPD Utama kepada OPD Pembantu, begitu
juga dengan pengawasan pimpinan OPD Pembantu kepada admin secara langsung.
Kemudian untuk aspek struktur organisasi telah dilaksanakan dengan baik, hal
dapat diketahui bahwa struktur organisasi telah tersedia yang menjadikan alur kerja
dan koordinasi antar koodinator PPID sampai dengan PPID pembantu pada tingkat
di bawahnya telah dilakukan, sedangkan mekanisme kerjanya telah diatur oleh
adanya SOP. Adapun faktor penghambat adalah pada semua aspek dalam
implementasi kebijakan model Edward III yang dijadikan fokus dalam penelitian
ini dapat terpenuhi, namun pada sisi pelaksanaannya lemah dalam koodinasi antar
Diskominfo dengan OPD pembantu di bawahnya. Sementara temuan tentang
kuantitas sumber daya manusia pengelola khususnya admin PPID yang kurang, dan
kualitas sumber daya manusia admin pengelola PPID yang belum memadai.