Implementasi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta Dan Pendidikan Non Pegawai Negeri Sipil Sekolah Negeri

“
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA DAN PENDIDIK NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKOLAH NEGERI
”
Untuk mewujudkan pendidikan yang maju dan berkualitas dibutuhkan
pendidik dan tenaga kependidikan yang professional dan penuh dedikasi, hal
tersebut harus didukung dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi pemberian
insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS di Kota Bontang sesuai
dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2018
se
rta faktor
pendukung dan penghambatnya. Teori yang digunakan adalah model implementasi
kebijakan George C. Edward III dengan melihat 4 (empat) aspek yakni komunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik
purposive sampling.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah
Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta Dan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil
Pada Sekolah Negeri belum berjalan optimal dapat dilihat dari terjadinya
keterlambatan pembayaran. (1) Komunikasi, belum ada sosialisasi ke kelompok
sasaran. (2) Sumber daya, kualitas sumber daya manusia sudah memenuhi tetapi
jumlah pelaksana kebijakan masih kurang, sumber daya anggaran sudah tercukupi,
dan fasilitas penunjang seperti printer kurang memadai. (3) Disposisi, pelaksana
kebijakan sudah menunjukkan sikap yang baik. (4) Struktur birokrasi yaitu
fragmentasi pembagian tugas dan wewenang sudah sesuai tetapi kurang koordinasi
di luar bidang pelaksana kebijakan,
Standard Operating Procedure
(SOP) belum
ada, masih dalam rancangan dan proses pembahasan antar seksi pelaksana
kebijakan.
Fa
ktor pendukungnya adalah dukungan yang kuat dari legislatif dan
eksekutif terhadap ketersediaan anggaran, sumber daya manusia pelaksana yang
berkompeten. Faktor penghambatnya adalah kelompok sasaran kurang memahami
isi perda, proses administrasi masih dilakukan secara manual dan cukup memakan
waktu.