000			03654nam a22001697a 4500
040			_aID-SmMUS
084			_a2233-0863 MEI KP.23
100			_aEvi Anna Meirahati
245			_aEvaluasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
260			_aSamarinda _bFisip Unmul _c2023
300			_ai-xiv-162
520			_aPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Peraturan Walikota Bontang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Bontang mencapai sasaran berdasarkan teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn, menemukan dan mengidentifikasi faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Wali k ota Bontan g Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Bontang melalui fo k us penelitian yaitu : (1) Efektivitas, (2) Efisiensi, (3) Kecukupan, (4) Perataan, (5) Responsivitas, dan (6) Ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kual itatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang sejauhmana kebijakan penyelenggaraan p endidikan inklusif mencapai sasaran serta faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan p endidikan inklusif . Data yang didapa tkan dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari k ebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif ini sudah berjalan dengan baik untuk tiga penyelenggara sekolah inklusif tetapi belum maksimal dalam mencapai tujuannya. Namun dapat dikatakan belum efektif karena masih kurangnya penyelenggara pendidika n inklusif atau sekolah inklusif itu sendiri belum ada penambahan . Dari kriteria efisiensi, sumber daya yang ada untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah sesuai dengan standar minimal pemerintah sehingga dapat dikatakan sudah efisien dalam penggunaa nnya, meski terdapat kekurangan dalam pendanaan, perlunya Guru Pembimbing Khusus (GPK), kurikulum yang akomodatif. Dalam kriteria kecukupan, sekolah inklusif belum dapat menampung peserta didik penyandang disabilitas secara menyeluruh, dan belum adanya pen ingkatan jumlah sekolah inklusif . Belum bertambahnya sekolah inklusif di Kota Bontang, dan belum tersebarnya sekolah inklusif di setiap kecamatan menunjukkan bahwa sasaran kebijakan ini belum tercapai (perataan). Pemerintah Kota Bontang mengakomodir kebutu han anak penyandang disabilitas dengan penyelenggaraan p endidikan inklusif , namun masih perlu untuk memberikan pemahaman ke seluruh lapisan masyarakat (responsivitas). Kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bontang sudah tepat untuk dilaksanakan, selain sebagai kewajiban melaksanakan peraturan perundang - undangan yang ada juga menjadi solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Faktor - faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota ini antara lain pemahaman yang benar tentang pendidik an inklusif , pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus masih kurang, ketiadaan anggaran khusus bagi sekolah inklusif , terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus (GPK), sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki dan ditambah.
650			_aTheses _eTHE _xTesis-MAP-Digital _yMAP-2023-Digital
700			_aProf.Dr. Adri Patton,M.Si & Daryono,M.Si.,Ph.D
856			_uhttps://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bbf2aa3720163f15e4c72667ee836afc
942			_cTHED/MAP
999			_c22793 _d22784