000			03216nam a22001697a 4500
040			_aID-SmMUS
084			_a2233-0891 PRA KP.2023
100			_aMuhammad Fitrya Lauda Eka Prasetyo
245			_aImplementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Bontang
260			_aSamarinda _bFisipUnmul _c2023
300			_ai-xv-140
520			_aTujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasidan Informatika Pemerintah Kota Bontang dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Dinas Komunikasidan Informatika Pemerintah Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan skunder, serta analisis yang dipergunakan adalah analisis model interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Diskominfo Kota Bontang secara umum telah dilaksanakan namun belum maksimal, hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang menemukan bahwa pada aspek komunikasi bahwa secara umum penyebaran informasi terhadap isi dari kebijakan tersebut telah dipahami oleh para pelaksana dengan baik. Pada aspek sumber daya belum optimal hal ini dapat diketahui pada penyediaan sumber daya manusia belum optimal baik secara kualitas maupun kuantitas, sementara penyediaan sumber daya peralatan dan keuangan sudah baik. Untuk aspek disposisi, menemukan bahwa para informan pelaksana (pembantu) pada tingkat OPD sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut, hal yang dilakukan dengan cara melakukan peningkatakan kualitas sumber dayanya, selain itu juga ditemukan bahwa para implementor kebijakan mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut dengan menjalankan tugas pokok serta fungsi mereka dengan baik. Selian itu juga implementor utama melakukan pengawasan serta monitoring pada tingkat OPD pembantu melalui asistensi dari OPD Utama kepada OPD Pembantu, begitu juga dengan pengawasan pimpinan OPD Pembantu kepada admin secara langsung. Kemudian untuk aspek struktur organisasi telah dilaksanakan dengan baik, hal dapat diketahui bahwa struktur organisasi telah tersedia yang menjadikan alur kerja dan koordinasi antar koodinator PPID sampai dengan PPID pembantu pada tingkat di bawahnya telah dilakukan, sedangkan mekanisme kerjanya telah diatur oleh adanya SOP. Adapun faktor penghambat adalah pada semua aspek dalam implementasi kebijakan model Edward III yang dijadikan fokus dalam penelitian ini dapat terpenuhi, namun pada sisi pelaksanaannya lemah dalam koodinasi antar Diskominfo dengan OPD pembantu di bawahnya. Sementara temuan tentang kuantitas sumber daya manusia pengelola khususnya admin PPID yang kurang, dan kualitas sumber daya manusia admin pengelola PPID yang belum memadai.
650			_aTheses _eT-H-E _v- _xTesis-MAP-Digital _yMAP-2023-Digital
700			_aDr. Bambang Irawan,M.Si & Dr. Santi Rande,M.Si
856			_uhttps://library.fisip-unmul.ac.id/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4580b510f8113216d4dc731774511736
942			_cTHED/MAP
999			_c23383 _d23374