Reformasi Birokrasi Pada Penataan Sumber Daya Manusia Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser

Najmawati, Reformasi Birokrasi pada Penataan Sumber Daya Manusia di
Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Paser. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Iman Surya, M.Si,
Dosen Pembimbing II Bapak Daryono, M.Si.,Ph.D.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan di BKPSDM Kabupaten Paser dan
untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai
metode penelitian. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat
terkait, analisis dokumen, dan observasi lapangan, analisis data dilakukan secara
simultan dengan proses pengumpulan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di
BKPSDM Kabupaten Paser telah berjalan dengan baik, meskipun masih
menghadapi beberapa kendala. Dalam perencanaan kebutuhan pegawai,
BKPSDM melakukan analisis beban kerja dan penyesuaian formasi jabatan, tetapi
terdapat kesulitan saat pengusulan kebutuhan pegawai dari pusat tidak sesuai
dengan yang diusulkan. Proses penerimaan pegawai telah berlangsung transparan,
obyektif, akuntabel, dan bebas dari korupsi, ditandai dengan penggunaan sistem
CAT (Computer Assisted Test). Namun, keterbatasan jaringan koneksi
menghambat proses pelaksanaan seleksi CPNS. BKPSDM Kabupaten Paser juga
telah berhasil menjalankan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi
dengan baik, tetapi kendala anggaran menjadi faktor pembatas. Proses promosi
jabatan dilakukan secara terbuka melalui metode open bidding. Penetapan kinerja
individu telah sesuai dengan regulasi, tetapi aturan yang sering berubah-ubah
menyulitkan implementasinya. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan
bahwa BKPSDM Kabupaten Paser telah melaksanakan reformasi birokrasi dalam
penataan sumber daya manusia dengan baik, namun terdapat beberapa kendala
yang perlu ditangani dengan cermat untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang
lebih baik dalam pelayanan publik. Kelemahan dalam penelitian ini adalah
keterbatasan waktu menjadi kendala bagi peneliti untuk menggali lebih dalam lagi
informasi dengan informan. Penelitian ini mengusulkan rekomendasi dan
implikasi kebijakan yang relevan berdasarkan temuan penelitian, memberikan
panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah yang diteliti.